Analisis Keabsahan Jabatan Wakil Presiden Pasca Putusan MK dan MA

1. Asas Praduga Keabsahan (Vermoeden van Rechtmatigheid) dan Pelantikan Konstitusional

Dalam hukum administrasi dan tata negara, keputusan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober 2024 didasarkan pada ketetapan KPU dan MPR yang sah pada waktu itu. Berdasarkan pendapat kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, perubahan keadaan hukum tata usaha negara pasca-pemilu tidak berlaku surut (non-retroaktif) untuk membatalkan proses pelantikan yang telah selesai secara sah.

2. Ketiadaan Doktrin Diskualifikasi Otomatis Pasca-Pelantikan

Menurut Dekan FH Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, putusan peradilan tata usaha negara bersifat prospektif terhadap dokumen itu sendiri, tetapi tidak secara otomatis mencopot jabatan politik yang diperoleh dari proses pemilu secara langsung. Sekalipun "tiket pendaftaran" pemilunya dibatalkan oleh MA, hukum Indonesia tidak mengenal mekanisme pencopotan otomatis seorang Wapres terpilih hanya melalui putusan sengketa TUN

3. Konsekuensi Hukum Konstitusional: Jalur Pasal 7A dan 7B UUD 1945

Satu-satunya dasar hukum untuk menggoyang atau memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden yang telah resmi menjabat adalah melalui mekanisme pemakzulan (impeachment) yang diatur ketat dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Pakar Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, menilai bahwa kombinasi pertimbangan MK (yang menyebut tidak ada ijazah setara SMA) dan amar MA (yang membatalkan suket) dapat menjadi pintu masuk politik bagi DPR. Alasan hukum yang dapat diajukan dalam impeachment meliputi:

1. Perbuatan Tercela: Jika proses manipulasi dokumen administrasi dinilai memenuhi unsur pelanggaran etika berat atau kebohongan publik.
2. Tidak Lagi Memenuhi Syarat (TMS): Karena secara riil hukum, Gibran tidak lagi memiliki dokumen penyetaraan pendidikan yang sah untuk memenuhi syarat minimal kelulusan SMA/sederajat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kesimpulan

Secara hukum administrasi (Putusan MA), Gibran dinyatakan cacat syarat karena surat penyetaraannya batal demi hukum. Namun secara hukum tata negara (Putusan MK & UUD 1945), status kedudukannya sebagai Wakil Presiden tetap sah berdiri hingga ada tindakan politik hukum melalui hak menyatakan pendapat oleh DPR yang diteruskan ke MK dan diputus oleh MPR. Isu ini kini bergeser dari sengketa murni di meja hijau peradilan menjadi kompromi atau pertarungan politik di parlemen