(021)30629422 info@aplaw.co.id Senin - Jumat, 09.00 - 17.00 WIB

Tipikor

Penyitaan dan Pemblokiran Aset dalam Perkara Korupsi: Hak Tersangka dan Pihak Ketiga

Penyitaan dan Pemblokiran Aset dalam Perkara Korupsi: Hak Tersangka dan Pihak Ketiga

Ringkasnya:

  • Penyitaan adalah pengambilalihan sementara untuk pembuktian atau pemulihan kerugian; perampasan baru terjadi berdasarkan putusan.
  • Simpan bukti asal-usul aset yang sah: akta, bukti pembayaran, sumber penghasilan, dan laporan pajak.
  • Pihak ketiga beritikad baik dapat mengajukan keberatan atas perampasan (Pasal 19 UU Tipikor).
  • Keabsahan penyitaan dapat diuji melalui praperadilan.

Dalam perkara korupsi, penyidik tidak hanya mengejar pelaku tetapi juga aset. Rumah, tanah, kendaraan, saham, dan rekening bank dapat disita atau diblokir, bahkan sejak tahap penyidikan. Sering kali aset yang disita juga menyangkut pasangan, anak, perusahaan, atau pihak lain yang merasa tidak terkait.

Penyitaan, pemblokiran, dan perampasan

  • Penyitaan: tindakan penyidik mengambil alih atau menyimpan benda di bawah penguasaannya untuk kepentingan pembuktian. Dilakukan berdasarkan surat perintah dan prosedur hukum acara yang berlaku bagi masing-masing penyidik — umumnya dengan izin atau persetujuan ketua pengadilan negeri, sementara KPK memiliki mekanisme khusus berdasarkan UU KPK.
  • Pemblokiran: pembekuan rekening atau aset agar tidak dipindahtangankan selama proses berjalan.
  • Perampasan: pidana tambahan berdasarkan putusan, misalnya perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 UU Tipikor).

Aset apa yang biasanya disita?

Barang yang diduga diperoleh dari tindak pidana, digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau berkaitan langsung dengan pembuktian. Dalam perkara yang juga disangkakan tindak pidana pencucian uang (TPPU), cakupannya dapat lebih luas karena penyidik menelusuri aliran dan perubahan bentuk harta.

Langkah bagi tersangka

  1. Minta salinan berita acara penyitaan dan daftar barang yang disita.
  2. Periksa dasar penyitaan: surat perintah, izin/persetujuan atau pemberitahuan yang dipersyaratkan, dan kesesuaian barang yang disita dengan perkara.
  3. Siapkan dokumen asal-usul aset yang sah, terutama aset yang diperoleh sebelum periode perkara atau dari penghasilan yang terdokumentasi.
  4. Pertimbangkan praperadilan bila penyitaan cacat prosedur.

Bicarakan Perkara Anda dengan Advokat

Ceritakan tahap perkara dan dokumen yang Anda pegang. Kami akan menjelaskan pilihan hukum yang tersedia secara jujur, termasuk risikonya, sebelum Anda memutuskan langkah berikutnya.

Konsultasi bersifat rahasia. Kami tidak menjanjikan hasil perkara.

Hak pihak ketiga yang beritikad baik

Pasal 19 UU Tipikor melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Bila putusan merampas barang milik pihak ketiga tersebut, ia dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat dua bulan setelah putusan diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pembeli tanah, kreditur pemegang jaminan, atau pasangan yang memiliki harta bawaan perlu menyiapkan bukti kepemilikan dan itikad baiknya sejak penyitaan, bukan menunggu putusan.

Hubungannya dengan uang pengganti

Aset yang disita sering diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Strategi atas aset sebaiknya disusun bersamaan dengan strategi terhadap uang pengganti.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah aset istri atau suami bisa disita?

Bisa, bila diduga berkaitan dengan tindak pidana. Harta bawaan atau harta yang terbukti diperoleh secara sah dapat dipertahankan dengan bukti kepemilikan dan asal-usul yang kuat.

Apakah rekening perusahaan bisa diblokir karena perkara direksi?

Bisa, bila ada dugaan keterkaitan dengan perkara. Perusahaan dapat mengajukan keberatan dan membuktikan bahwa dana tersebut tidak berkaitan.

Kapan aset yang disita dikembalikan?

Aset dikembalikan kepada yang berhak bila tidak lagi diperlukan untuk pembuktian, perkara dihentikan, atau putusan menetapkan demikian.

Informasi ini bersifat edukasi umum dan bukan nasihat hukum atas perkara tertentu. Setiap perkara memiliki fakta dan alat bukti yang berbeda. Sesuai Kode Etik Advokat Indonesia, kami tidak menjanjikan kemenangan atau hasil perkara tertentu.

Kembali ke Wawasan

Google Business Profile

Kunjungi Kantor Kami

Gd.Wirausaha Lt.P5 Annex, Jl.HR.Rasuna Said Kav.C5, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920

Senin - Jumat, 09.00 - 17.00 WIB

(021)30629422

Chat WhatsApp