Tipikor
Penyidikan Korupsi oleh KPK, Kejaksaan, dan Polri: Perbedaan Kewenangan dan Prosedur
Ringkasnya:
- Tiga institusi berwenang menyidik korupsi: KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian (Kortas Tipikor Polri).
- KPK dan Kejaksaan dapat menyidik sekaligus menuntut; perkara dari Polri dituntut oleh Kejaksaan.
- Semua perkara korupsi diadili di Pengadilan Tipikor, apa pun institusi penyidiknya.
Ketika seseorang tersangkut perkara korupsi, pertanyaan pertama yang perlu dijawab adalah: siapa penyidiknya? Jawaban itu menentukan alur pemeriksaan, siapa yang akan menuntut, hingga dinamika pembuktian di persidangan.
Tiga penyidik perkara korupsi
| KPK | Kejaksaan | Polri | |
|---|---|---|---|
| Dasar | UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019 | UU Kejaksaan; bidang Tindak Pidana Khusus | KUHAP dan UU Polri; Korps Pemberantasan Tipikor (Kortas Tipikor) dan Ditreskrimsus |
| Fokus | Melibatkan penyelenggara negara/aparat penegak hukum dan perkara dengan nilai kerugian tertentu sesuai UU KPK | Beragam, dari dana desa hingga perkara BUMN berskala besar | Beragam, termasuk perkara di daerah |
| Penuntutan | Jaksa KPK | Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan | Diserahkan ke Kejaksaan |
| Penghentian | Dapat SP3 dengan syarat UU KPK | Dapat SP3 | Dapat SP3 |
Mengapa perbedaan ini penting bagi pembelaan
Hubungan penyidik dan penuntut
Di KPK dan Kejaksaan, penyidikan dan penuntutan berada dalam satu institusi, sehingga koordinasi antarfase cenderung erat. Pada perkara dari Polri, berkas harus melalui penelitian jaksa (prapenuntutan) sebelum dinyatakan lengkap. KUHAP 2025 membatasi bolak-balik berkas antara penyidik dan penuntut umum, sehingga tahap ini perlu dipantau.
Koordinasi dan supervisi
KPK berwenang melakukan koordinasi dan supervisi atas penanganan perkara korupsi oleh instansi lain, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih. Dalam praktik, sering terjadi satu rangkaian peristiwa diperiksa oleh lebih dari satu institusi; advokat perlu memetakan hal ini agar klien tidak memberikan keterangan yang saling bertentangan di dua tempat.
Lokasi pemeriksaan
Di Jakarta, pemeriksaan KPK berlangsung di Gedung Merah Putih KPK (Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan), pemeriksaan Kejaksaan Agung di lingkungan Gedung JAM Pidsus, dan pemeriksaan Polri di Bareskrim atau Polda Metro Jaya. Kantor kami berada di Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga pendampingan pemeriksaan dapat diatur dengan cepat.
Bicarakan Perkara Anda dengan Advokat
Ceritakan tahap perkara dan dokumen yang Anda pegang. Kami akan menjelaskan pilihan hukum yang tersedia secara jujur, termasuk risikonya, sebelum Anda memutuskan langkah berikutnya.
Konsultasi bersifat rahasia. Kami tidak menjanjikan hasil perkara.Upaya paksa yang mungkin dihadapi
- Penggeledahan dan penyitaan dokumen, perangkat elektronik, dan aset.
- Pemblokiran rekening.
- Pencegahan ke luar negeri.
- Penangkapan dan penahanan.
Sejak KUHAP 2025, keberatan atas berbagai upaya paksa ini dapat diuji melalui praperadilan. Lihat praperadilan dalam perkara korupsi dan penahanan tersangka korupsi.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Bisakah perkara saya dipindahkan dari Polri atau Kejaksaan ke KPK?
KPK berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan dalam kondisi tertentu yang diatur UU KPK, misalnya ada laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti atau penanganan berlarut-larut.
Apakah semua perkara korupsi disidangkan di Pengadilan Tipikor?
Ya. Berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009, Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi.
Apakah saya boleh memilih advokat sendiri walaupun ditangani KPK?
Ya. Tersangka berhak memilih sendiri advokatnya pada setiap tingkat pemeriksaan.
Informasi ini bersifat edukasi umum dan bukan nasihat hukum atas perkara tertentu. Setiap perkara memiliki fakta dan alat bukti yang berbeda. Sesuai Kode Etik Advokat Indonesia, kami tidak menjanjikan kemenangan atau hasil perkara tertentu.







