(021)30629422 info@aplaw.co.id Senin - Jumat, 09.00 - 17.00 WIB

Tipikor

Direksi BUMN/BUMD dan Korporasi dalam Perkara Korupsi: Business Judgment Rule dan Tanggung Jawab Pidana

Direksi BUMN/BUMD dan Korporasi dalam Perkara Korupsi: Business Judgment Rule dan Tanggung Jawab Pidana

Ringkasnya:

  • Keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, hati-hati, tanpa benturan kepentingan, dan berdasarkan informasi memadai dilindungi prinsip business judgment rule.
  • Korporasi dapat menjadi subjek pidana korupsi; tata caranya diatur antara lain dalam PERMA No. 13 Tahun 2016.
  • Dokumentasi proses pengambilan keputusan (kajian, risalah rapat, opini hukum) adalah alat pembelaan utama.

Direksi dan komisaris BUMN, BUMD, serta perusahaan swasta yang bermitra dengan pemerintah menghadapi risiko khusus: keputusan bisnis yang merugi dapat diperiksa sebagai dugaan korupsi. Membedakan risiko bisnis yang wajar dari perbuatan pidana adalah inti pembelaan dalam perkara jenis ini.

Business judgment rule

Hukum perseroan mengakui bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian bila dapat membuktikan kerugian itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah mengurus perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak mempunyai benturan kepentingan, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah kerugian. Prinsip ini juga kerap diangkat dalam pembelaan perkara korupsi. Bagi BUMN, perkembangan regulasi mengenai kedudukan kekayaan BUMN dan perlindungan bagi keputusan bisnis direksi perlu diperhatikan per perkara.

Yang biasanya diperiksa penyidik

  • Apakah keputusan investasi, pembiayaan, atau kerja sama didahului kajian kelayakan dan uji tuntas.
  • Apakah prosedur persetujuan internal (RUPS, dewan komisaris, komite) ditempuh.
  • Apakah ada benturan kepentingan, aliran dana ke pengambil keputusan, atau pihak terafiliasi.
  • Apakah risiko yang terjadi sudah diidentifikasi dan dimitigasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi

UU Tipikor mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi, dan KUHP Nasional juga mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. PERMA No. 13 Tahun 2016 mengatur tata cara penanganan perkara pidana oleh korporasi, termasuk siapa yang mewakili korporasi dan bentuk pidananya (denda, perampasan, uang pengganti, hingga tindakan tata tertib). Ketika direksi dan korporasi sama-sama diperiksa, kepentingan keduanya bisa berbeda; perusahaan dan individu perlu menilai apakah memerlukan penasihat hukum yang terpisah.

Bicarakan Perkara Anda dengan Advokat

Ceritakan tahap perkara dan dokumen yang Anda pegang. Kami akan menjelaskan pilihan hukum yang tersedia secara jujur, termasuk risikonya, sebelum Anda memutuskan langkah berikutnya.

Konsultasi bersifat rahasia. Kami tidak menjanjikan hasil perkara.

Langkah direksi saat perkara dimulai

  1. Amankan dan inventarisasi dokumen pengambilan keputusan secara utuh, tanpa mengubah apa pun.
  2. Tetapkan satu jalur komunikasi perusahaan dengan penegak hukum melalui kuasa hukum.
  3. Siapkan kronologi keputusan dan peran masing-masing organ perusahaan.
  4. Siapkan ahli: hukum perseroan, keuangan, dan industri terkait, untuk menjelaskan kewajaran keputusan.
  5. Kelola komunikasi publik dan pemangku kepentingan secara hati-hati.

Program pencegahan

Bagi korporasi yang belum menghadapi perkara, langkah pencegahan lebih murah daripada pembelaan: penguatan tata kelola pengambilan keputusan, kebijakan anti-suap dan gratifikasi, uji tuntas mitra, serta pelatihan direksi dan pegawai. Kami dapat membantu menyusun program kepatuhan ini.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah kerugian BUMN otomatis kerugian keuangan negara?

Tidak otomatis. Kedudukan kekayaan BUMN dalam rezim keuangan negara diperdebatkan dan dipengaruhi perkembangan regulasi. Hal ini perlu dianalisis per perkara, termasuk struktur kepemilikan dan sumber dana.

Apakah dewan komisaris juga bisa diperiksa?

Bisa, terutama bila persetujuan atau pengawasan komisaris menjadi bagian dari proses keputusan yang dipersoalkan.

Bisakah perusahaan dipidana walaupun direksinya sudah diganti?

Bisa. Pertanggungjawaban korporasi tidak hilang karena pergantian pengurus; yang berubah adalah siapa yang mewakili korporasi dalam proses.

Informasi ini bersifat edukasi umum dan bukan nasihat hukum atas perkara tertentu. Setiap perkara memiliki fakta dan alat bukti yang berbeda. Sesuai Kode Etik Advokat Indonesia, kami tidak menjanjikan kemenangan atau hasil perkara tertentu.

Kembali ke Wawasan

Google Business Profile

Kunjungi Kantor Kami

Gd.Wirausaha Lt.P5 Annex, Jl.HR.Rasuna Said Kav.C5, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920

Senin - Jumat, 09.00 - 17.00 WIB

(021)30629422

Chat WhatsApp